Oleh: Pebruarianto Hutabarat (Seorang Pendidik dan Pemerhati Pendidikan )

Menuntaskan Akar Masalah Kualitas SDM

Beberapa pekan terakhir, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan baru menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak menyoroti aspek logistik, anggaran, hingga potensi penyelewengannya. Namun, di tengah hiruk-pikuk debit air dan rantai pasok pangan, kita hampir kehilangan satu perspektif fundamental: MBG adalah instrumen pendidikan, bukan sekadar program bantuan sosial. Jika kita hanya memandang MBG sebagai proyek pengentasan stunting atau kemiskinan ekstrem, kita telah meremehkan separuh potensi besarnya. Mari kita lihat MBG dari kaca mata pendidikan, karena di sanalah letak lompatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebenarnya.
Pertama, hubungan antara gizi dan kemampuan kognitif bukanlah teori abstrak. Dunia medis dan psikologi pendidikan telah membuktikan bahwa anak yang sarapan dengan gizi seimbang memiliki tingkat konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir logis yang jauh lebih baik dibandingkan anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Seorang guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) akan paham betul perbedaan ini: anak yang lapar cenderung pasif, mudah mengantuk, dan agresif. Mereka tidak bodoh; mereka hanya kelaparan. Otak mereka terlalu sibuk memikirkan energi yang habis untuk bisa menerima pelajaran pecahan atau rumus kimia. MBG menjawab masalah pedagogis paling dasar ini: menghadirkan anak yang siap belajar secara fisiologis.
Kedua, MBG berfungsi sebagai equalizer sosial di dalam ekosistem sekolah. Selama ini, kesenjangan ekonomi menciptakan kelas-kelas terselubung di ruang kelas. Anak yang membawa bekal mewah dengan susu dan buah duduk di samping anak yang hanya membawa nasi dan garam, atau bahkan tidak membawa apa pun. Kesenjangan ini sering memicu bullying, eksklusi sosial, dan rendahnya rasa percaya diri. Ketika MBG diterapkan dengan prinsip universal di sekolah, semua anak makan menu yang sama, di waktu yang sama, dengan piring yang sama. Momen makan bersama ini adalah laboratorium sosial untuk menumbuhkan empati, solidaritas, dan penghapusan dikotomi “kaya-miskin”. Sekolah menjadi ruang yang lebih adil, dan keadilan adalah prasyarat bagi proses belajar yang sehat secara psikologis.
Ketiga, program ini membuka peluang kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) yang luar biasa. Meja makan sekolah bisa menjadi ruang belajar lintas mata pelajaran. Guru IPA bisa menjelaskan kandungan protein dalam ikan dan sayuran hijau. Guru Matematika bisa mengajak siswa menghitung proporsi karbohidrat dan serat. Guru Kewarganegaraan bisa mendiskusikan gotong royong dalam menyiapkan makanan. Bahkan, anak-anak bisa diajarkan etika makan, berbagi, berdoa sebelum dan sesudah makan, serta tidak menyisakan makanan. Nilai-nilai karakter seperti disiplin, syukur, dan kepedulian terhadap limbah makanan dapat terinternalisasi secara alami. Inilah pendidikan yang tidak melulu terjadi di papan tulis, tetapi di piring makan.
Di negara-negara yang berhasil seperti Jepang dengan kyushoku-nya, program makan siang sekolah bukan sekadar urusan dapur, melainkan mata pelajaran wajib. Anak-anak bergiliran bertugas menyajikan, membersihkan, dan mengelola limbah. Mereka belajar bahwa “makan” adalah praktik sosial dan budaya, bukan sekadar konsumsi. Jepang tidak memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi kualitas SDM mereka luar biasa karena sistem pendidikan mereka merawat manusia secara utuh: akal, badan, dan budi pekerti. Mengapa Indonesia tidak bisa meniru dan bahkan melampaui???

MBG, Stunting, dan Masa Depan Pendidikan Indonesia

Namun, ada satu benang merah yang menghubungkan semua hal ini, yang jika putus akan membuat program ini kehilangan ruhnya: stunting. Membahas MBG tanpa mengaitkannya dengan stunting adalah seperti membahas atap tanpa fondasi. Sebab, stunting—kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis—adalah musuh utama kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan di sinilah letak kaitan paling mendasar antara politik, pendidikan, dan program MBG.

Persepsi keliru yang masih jamak di masyarakat adalah menganggap stunting sekadar masalah tinggi badan. Padahal, dampak terburuk stunting tidak pernah terlihat secara kasat mata. Stunting menyerang otak. Sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), kekurangan gizi menghambat pertumbuhan sel-sel neuron, merusak struktur otak secara permanen . Akibatnya, anak stunting tidak hanya bertubuh pendek, tetapi juga berisiko mengalami keterlambatan kognitif yang sulit dipulihkan.

Data ilmiah dari berbagai penelitian internasional sangat mencemaskan. Sebuah studi longitudinal di Indonesia yang dipublikasikan di jurnal NIH (National Institutes of Health) menemukan bahwa anak yang mengalami stunting memiliki skor tes kognitif 0,56 hingga 0,8 standar deviasi lebih rendah dibandingkan anak non-stunting. Mereka juga kehilangan rata-rata dua tahun masa sekolah dan mengalami keterlambatan masuk sekolah hingga 0,4 tahun . Studi lain mengonfirmasi bahwa anak stunting cenderung memiliki prestasi belajar yang rendah jika dibandingkan dengan teman sebayanya yang berstatus gizi normal. Lebih tragis lagi, kerusakan ini bersifat lintas generasi. Anak yang stunting akan tumbuh menjadi orang dewasa dengan kapasitas kognitif terbatas, produktivitas rendah, dan berisiko melahirkan generasi stunting berikutnya . Inilah yang disebut Menko PMK Pratikno sebagai “modalitas yang sangat terbatas untuk bisa di-upgrade” . Dengan kata lain, memberikan pendidikan terbaik sekalipun kepada anak yang sudah stunting akan seperti menyiram tanaman yang akarnya sudah busuk.

Di sinilah peran krusial MBG sebagai intervensi gizi strategis. Tidak seperti program-program sebelumnya yang sering bersifat reaktif dan sporadis, MBG dirancang untuk menyasar kelompok paling rentan: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita . Badan Gizi Nasional (BGN) secara eksplisit menempatkan penurunan angka stunting sebagai salah satu indikator kinerja utama program ini . Keputusan Kepala BGN Nomor 15.1 Tahun 2024 bahkan mengamanatkan bahwa penurunan stunting harus diukur dan dievaluasi secara berkala.

Namun, di sinilah ironi politik kembali muncul. Ketika pemerintah berjibaku menurunkan angka stunting melalui MBG, kasus korupsi di BGN justru mencederai upaya ini. Bayangkan: dana yang seharusnya untuk membeli telur, ikan, susu, dan sayuran bagi ibu hamil dan balita rawan stunting, diduga dikorupsi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini bukan sekadar pencurian uang negara, tetapi pencurian masa depan anak-anak Indonesia.

bersambung………